Kebijakan Penetapan UMP dan Perdagangan Karbon Dibahas dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan
Sahabat Prokopim,
Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah mingguan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/11/2023).
.
Agenda pertama rakor kali ini membahas terkait kebijakan penetapan Upah Minimum 2024 oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. Adapun kebijakan tersebut diantaranya kebijakan UMP dan UMK berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja dibawah satu tahun, kebijakan UMP terkait dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. Serta kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun/lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas atau Kinerja dengan menggunakan instrumen struktur dan skala upah.
.
Menyikapi dinamika Penetapan Upah Minimum 2024, Mendagri Tito Karnavian mengatakan untuk melakukan dengan bijaksana dan tenang, namun tetap tegas dan patuh pada ketentuan PP Nomor 51 tahun 2023. Serta perkuat koordinasi dan kolaborasi dengan jajaran Polda dan BIN Daerah untuk setiap penanganan unjuk rasa.
.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Lufaldy Ernanda (Direktur Pengawasan Aset Digital OJK), yang menyampaikan pembekalan tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap dan jika dikalkulasi bisa mencapai Rp. 3.000 triliun. Ini menjadi potensi bursa karbon di Indonesia.
” Sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan,
manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien, tetapkan target dan timeline, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional, ” jelasnya.
.
Selanjutnya pemaparan beberapa komoditas yang berpotensi inflasi pada bulan November 2023, yakni telur, daging ayam ras, bawang merah, oleh Badan Pusat Statistik. Pemaparan harga pangan nasional oleh Badan Pangan Nasional, dan pemaparan dari Kementerian Perdagangan.
.
Hadir dalam rakor inflasi secara virtual, Pj. Bupati Magetan diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Winarto, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD terkait dan undangan lainnya, bertempat di ruang jamuan Pendapa Surya Graha.
(Prokopim/edh/ahm/KD1).