RAKOR PENGENDALIAN INFLASI, MENDAGRI TITO KARNAVIAN SINGGUNG “GREEN INFLATION”
Sahabat Prokopim,
‘Green Inflation’ atau ‘Inflasi Hijau’ menjadi topik hangat yang saat ini menjadi bahasan yang ramai dibicarakan. Berdasarkan sumber yang kami himpun, melalui simposium video tentang ‘Greeninflation/Green Inflation/Inflasi Hijau’, antara Profesor Dr. Michael Hüther, Direktur Institut Ekonomi Jerman di Cologne (IW), dengan Profesor Dr. Bert Rürup , Kepala Ekonom di Handelsblatt mengatakan jika inflasi hijau ini bisa terjadi karena penggabungan beberapa faktor, misalnya guncangan eksogen yang disebabkan oleh situasi geopolitik dan juga masalah rantai pasokan dan semikonduktor, akan mengakibatkan inflasi.
Mendagri Tito Karnavian dalam rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan secara hybrid pada hari ini, Senin (22/1) juga sempat menyinggung tentang ‘Green Inflation’.
“Melalui Paris Agreement negara-negara di dunia sepakat untuk mencegah perubahan iklim yang menyebabkan green house effect (efek rumah kaca) dam mampu berdampak pada tingkat inflasi global maupun di suatu negara,” ungkapnya.
Pihaknya menerangkan jika perubahan iklim dapat berdampak terhadap hasil panen yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat inflasi pada suatu negara.
“Untuk mengurangi polusi karbon kita bisa gunakan energi yang sebelumnya berbasis fosil untuk kemudian beralih ke renewable energy, jika tidak tertangani maka bisa terjadi ‘Green Inflation’,” imbuhnya.
Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI dalam rakor tersebut melaporkan jika inflasi beras, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam ras yang relatif tinggi mayoritas terjadi di kota-kota di luar Pulau Jawa.
Selaras dengan Pudji, Nyoto Suwignyo selaku Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas mengungkapkan jika komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras yaitu sebesar 0,53% (yoy).
Pj. Bupati Magetan yang hadir secara luring di ruang jamuan Pendapa Surya Graha pada rakor kali ini bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID) berpesan jika mendekati pemilu bulan depan OPD pemangku kepentingan dapat lebih untuk meningkatkan survei harga bahan pangan pokok untuk bisa lebih terpantau.
“2 Minggu sebelum tanggal 14 Februari ( Pemilu) OPD untuk memonitor stok dan harga pangan tetap terjaga, berdasarkan pengalaman beberapa tahun lalu, jika ada gejolak harga bisa kita tangani dengan cepat dan juga tingkatkan pemantauan stok bahan pangan di sekitar,” pesannya.
(Prokopim/lio/ahm/KD1).