Tutup Tahun 2025, Kemendagri Gelar Evaluasi Inflasi, Daerah Diminta Berinovasi Kendalikan Harga
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi evaluasi pengendalian inflasi terakhir untuk tahun anggaran 2025 pada hari ini, Senin (29/12/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sasana Praja, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ahmad Wiyagus.
Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan instrumen penting bagi kepala daerah untuk meningkatkan performa kerja.
“Kepada seluruh kepala daerah, acara ini bukan sebagai agenda rutin. Dengan acara ini, kita dituntut untuk berinovasi dan berkreasi untuk menaikkan kualitas dalam rangka pengendalian inflasi,” ujar Ahmad Wiyagus saat membuka acara.
Ia juga menekankan pentingnya refleksi menyeluruh mengingat rapat ini merupakan penutup di penghujung tahun. Evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil selama setahun penuh menjadi kunci untuk memetakan strategi pengendalian harga di tahun mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry, memaparkan data terkini mengenai Indeks Perkembangan Harga (IPH). Ia menyebutkan ada tiga komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi paling signifikan di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra.
“Komoditas penyumbang IPH di wilayah tersebut adalah cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras,” ungkap Sonny.
Menanggapi laporan BPS, perwakilan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti adanya fenomena disparitas harga cabai yang cukup tajam di tingkat produsen. Saat ini, produksi cabai di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sebenarnya sedang melimpah.
Namun, serapan di wilayah tersebut rendah karena kendala distribusi yang tidak optimal akibat dampak bencana alam. Kondisi inilah yang memicu ketimpangan harga di pasar.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan tiga langkah konkret untuk stabilisasi harga dan pasokan.
Kolaborasi dengan Offtaker: Memperkuat kerja sama antara asosiasi petani dengan pihak offtaker (seperti Rumah Tani Nusantara dan pedagang pasar induk) untuk memobilisasi stok cabai agar terserap dengan harga yang menguntungkan petani namun tetap wajar di tingkat konsumen.
Optimasi Jalur Darat: Melakukan penghitungan skema serapan B2B khusus melalui jalur darat guna menekan biaya logistik secara signifikan.
Subsidi Transportasi: Mendorong pemanfaatan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah untuk mensubsidi biaya transportasi pangan.
Terkait ketersediaan daging ayam ras, Kementan kini tengah mengembangkan sentra peternakan di 17 provinsi di luar Pulau Jawa. Program ini mencakup penyediaan bibit, ketersediaan pakan, hingga penciptaan industri hilir di setiap wilayah agar ketergantungan pasokan tidak lagi terpusat di Jawa.
Selain itu, sebagai langkah pemulihan pasca-bencana, Kementan juga telah membagikan benih sayur mayur berkualitas serta mulsa untuk bawang merah secara gratis di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mengamankan pasokan pangan lokal.
Sementara itu anggota TPID Kabupaten Magetan mengikuti acara tersebut dari Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha secara virtual.
(Prokopim/gtm/ahm)