Kemendagri Lakukan Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah Dalam Kendalikan Inflasi

Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara virtual. Pemkab Magetan mengikuti dari ruang jamuan Pendapa Surya Graha yang dihadir oleh Bupati Magetan, Forkopimda dan Kepala OPD terkait.

Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, rapat evaluasi dan monitoring inflasi akan dilakukan setiap seminggu sekali, hal ini karena trend inflasi di tingkat dunia meningkat bahkan ada sebagian negara yang sudah kolaps. Menurut Menteri Dalam Negeri, inflasi ini diantaranya terjadi karena dampak sisa pandemi Covid-19 dan perang antara Ukraina dan Rusia, di mana Rusia merupakan negara besar yang dapat pengaruhi bidang ekonomi, energi dan politik dunia.

Pesan Mendagri saat ini diperlukan intervensi dari berbagi kementerian, penegak hukum dan institusi lain agar dapat mengendalikan inflasi di Indonesia dengan bergerak bersama, melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah agar menggunakan instrumen yang dimiliki agar tidak ragu – ragu dalam pelaksanaannya.

Margo Yuwono, Kepala BPS sampaikan BPS akan menyiapkan data melalui survei rutin yang akan diintegrasikan dengan data dari institusi lain. Untuk saat ini Indonesia laju inflasi tergolong belum tinggi tetapi terjadi trend kenaikan setiap waktu sehingga perlu kewaspadaan dengan melakukan kebijakan makro untuk memperlambat laju inflasi, permintaan komoditi barang segera dapat dipenuhi dan segera dipantau komoditas yang sering mengalami trend kenaikan. ” Saat ini kita wajib memantau 20 komoditi pangan dan 4 komoditas energi, ” pungkasnya.

Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan yang perlu dilakukan adalah membuat neraca pangan untuk mengetahui kondisi komoditi surplus atau defisit, mempersiapkan sarana alat simpan agar menjaga kualitas stok pangan, mempersiapkan infrastruktur dalam pendistribusian stok pangan kepada wilayah yang surplus kepada wilayah yang mengalami defisit, himbauan belanja bijak dan pengendalian paska panen.

Sementara itu dari Kemendag mengharapkan agar ada intervensi pemerintah dengan beberapa cara yang saat ini sudah dilakukan yaitu pasar murah, intervensi dengan bantuan subsidi pembelian selisih harga komoditi kedelai yang akan digunakan oleh pengrajin, untuk melancarkan monitoring harga Kemendag meminta agar pemerintah daerah menugaskan personel Disperindag dalam hal ini bidang pasar untuk ikut input data harga Bapokting sebagai bagian pengendalian inflasi.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Magetan memberikan arahan kepada OPD yang hadir, agar segera melakukan intervensi ketika terjadi kelonjakan harga komoditi dengan mengadakan pasar murah, OPD agar menerapkan program positif dan mencari formulasi yang tepat guna menunjang percepatan pembangunan di Magetan.
(Prokopim/gtm/KD1).